Para Ideolog Gerakan Pramuka: Menjadi Pramuka Saklawasé, Menjadi Pengurus Kwartir Sak Cukupé

Menjadi Pramuka saklawasé, menjadi pengurus kwartir sak cukupé.

Berkaca pada Muhammadiyah dan NU

Gerakan Pramuka merupakan sedikit contoh organisasi yang berhasil bertahan dari era perjuangan, era revolusi kemerdekaan, hingga era reformasi. Namun, dalam perkembangannya, baik dalam peran-peran kebangsaan, pendidikan, maupun sosial kemasyarakatan, Gerakan Pramuka seperti tertinggal jauh dari NU dan Muhammadiyah. Tentu perbandingannya tidak sesederhana ini, namun sebagai perbandingan reflektif, penting juga untuk direnungkan oleh segenap keluarga besar Gerakan Pramuka.

Satu hal penting, Muhammadiyah dan NU berhasil mempertahankan diri sebagai organisasi kader. Tidak ada orang luar yang tidak mengerti Muhammadiyah dan tidak mengerti NU tiba-tiba bisa menjadi pengurus, bahkan menjadi orang paling penting dalam organisasi.

Gerakan Pramuka sebaliknya, cenderung makin lemah posisinya sebagai organisasi kader. Siapa saja bisa dan merasa gampang saja memimpin Gerakan Pramuka. Padahal, faktanya memimpin Gerakan Pramuka tidaklah mudah karena harus mampu bertindak sebagai pendidik, organisator, inovator, kolaborator, dinamisator, dan yang terpenting bisa menjadi tokoh panutan, baik dalam pikiran, ucapan, maupun tindakannya.

Sistem rekrutmen terbuka kepemimpinan Gerakan Pramuka ada plus minusnya atau memiliki dua mata pedang.

Mata pedang pertama

Gerakan Pramuka menemukan orang yang tepat meskipun bukan kader. Sang pemimpin barangkali tidak paham substansi secara mendalam, namun sikap kerelawanannya, ketulusan pengabdiannya, dan kesadaran bahwa dirinya menjadi sumber keteladanan menjadikannya mampu menggerakkan seluruh potensi Gerakan Pramuka untuk maju, bergotong royong, bersatu, dan saling mengisi dalam memajukan organisasi.

Sang pemimpin mampu mengembangkan budaya kolektif-kolegial, kekeluargaan, dan gotong royong. Problem-problem berat Gerakan Pramuka mampu diatasi bersama: berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.

Sang pemimpin juga menyadari bahwa rekam jejak dan ketokohannya diperlukan untuk mengkolaborasikan dan mengkonsolidasikan seluruh potensi Gerakan Pramuka. Ia hadir sebagai tokoh pengayom, pemersatu, dan inspirator gerakan, serta menyadari besarnya tanggung jawab mengemban amanat Gerakan Pramuka.

Pada mata pedang pertama, Gerakan Pramuka berhasil memperoleh pemimpin genuine yang dalam filosofi Jawa disebut, “yen wani ojo wedi-wedi; yen wedi ojo wani-wani”.

Mata pedang kedua

Gerakan Pramuka berpotensi salah memilih tokoh atau pemimpin karena ulah para kadernya sendiri yang menjual murah organisasi ke sana kemari demi kepentingan diri dan kelompoknya.

Budaya pilihan langsung one man, one vote dan adanya kader-kader pragmatis transaksional, para pemburu kekuasaan yang berlomba-lomba menjadi tim sukses dengan mengusung prominent figure tertentu, berpotensi membuat organisasi salah memilih pemimpin. Boro-boro mendapatkan pemimpin, malah terjebak mendapatkan penguasa yang otoritarian-megalomania. Manis di depan, pahit belakangan. Sebagian tim sukses lepas tangan; yang penting sudah mendapatkan kekuasaan dan fasilitas. Sebagian lagi “ditendang” keluar gelanggang. Itulah khas dinamika kekuasaan otoritarian-megalomania.

Kekuasaan model ini akan terus berupaya memusatkan kewenangan di satu tangan. Unsur-unsur pengawas dan penjaga kehormatan organisasi dirangkap dalam satu genggaman. Andalan ditunjuk bukan untuk difungsikan, tetapi sekadar pajangan. Kontrol kwartir di bawahnya dimatikan dan disandera dengan instrumen administratif. Pihak yang tidak sepaham “dipecat” dengan sewenang-wenang dan dipermalukan tanpa mengindahkan filosofi organisasi yang basisnya ngewongke wong: memanusiakan manusia dan kemanusiaan.

Yang lebih mengerikan, di tangan para otoritarian-megalomania, kekuasaan digunakan bukan untuk memajukan organisasi, tetapi untuk terus mengonsolidasi suara demi kepentingan melanggengkan kekuasaan. Kekuasaan dibagi-bagi berdasarkan balas jasa politik dan perkoncoan sembari mengubur merit system. Tolok ukur kemajuan dan keberhasilan program ditentukan sendiri, diklaim sendiri, diumumkan, dan dibangga-banggakan sendiri.

Pada mata pedang kedua, keadaan ini berpotensi “menghunus” jantung gerakan dan menemui ajalnya. Minimal, Gerakan Pramuka mengalami kerusakan kultural yang akut sehingga “tampak gagah dari luar tetapi organ dalamnya keropos”. Upacara dan event-eventnya meriah, tetapi instrumen-instrumen kependidikannya tidak tersentuh kemajuan. Budaya organisasinya melemah sebagai sumber keteladanan, begitu pula kontribusinya pada pemecahan masalah-masalah kebangsaan.

Gerakan kultural oleh para ideolog

Ngawekani—untuk jaga-jaga—dan juga untuk menjaga marwah Gerakan Pramuka dalam jangka panjang, lagi-lagi perlu belajar dari Muhammadiyah dan NU. Bukan semata-mata untuk mengubah organisasi kader dari “terbuka” menjadi “tertutup”, tetapi pentingnya Gerakan Pramuka ditopang oleh gerakan kultural yang diinisiasi oleh para ideolog secara individual.

Dalam kultur organisasi NU dan Muhammadiyah, banyak tokoh, baik kiai maupun intelektual, yang tidak menjabat apa pun dalam struktur tetapi memiliki pengaruh besar dan menjadi panutan umat karena keistiqamahannya menjaga marwah, filosofi, dan nilai-nilai organisasi. Jajaran struktural pun menghormati dan menerima masukan serta kritiknya dengan penuh takzim, bukan memusuhinya.

Gerakan kultural ideologis bukanlah gerakan oposisi karena bersifat ketokohan individu dan bukan mengejar jabatan. Gerakan ini semata-mata menjaga marwah dan nilai-nilai kepramukaan agar tetap tumbuh di atas relnya.

Para ideolog juga tidak membutuhkan jabatan. Concern-nya adalah bagaimana nilai-nilai dan filosofi organisasi tetap tumbuh dan berkembang di akar rumput tanpa terkooptasi kepentingan apa pun.

Secara sederhana, ideolog Gerakan Pramuka adalah mereka yang tidak sekadar hafal Tri Satya dan Dasa Darma di luar kepala, melainkan telah menghidupi dan “menumbuhkan” nilai-nilai tersebut dalam kesehariannya. Ideolog Gerakan Pramuka adalah para penjaga api substansi pendidikan kepramukaan. Mereka memahami falsafah di balik setiap simpul, makna di balik setiap kiasan dasar, dan tujuan mulia dari pembentukan karakter generasi muda.

Bagi seorang ideolog, Pramuka bukan komoditas politik, bukan panggung pencitraan, dan bukan pula tempat mencari keuntungan materi atau status sosial. Pramuka juga bukan sekadar cara mengisi waktu pensiun untuk menghindari post-power syndrome.

Gerakan Pramuka memiliki amat sangat banyak ideolog, baik bertaraf nasional, lokal, maupun internasional. Ada yang purna Andalan, purna Pelatih, purna Ketua Kwartir, purna Dewan Kerja, purna Pembina, dan sebagainya. Mereka memilih purna tidak sekadar karena pertimbangan usia, namun merupakan pilihan.

Sudah semestinya para ideolog ini terus menebar kebaikan dan terus bekerja menjaga nilai-nilai, baik dengan membentuk lembaga riset dan kajian, mendirikan yayasan, menerbitkan buku, menulis di media digital, menjadi bapak asuh gudep maupun pangkalan Saka, berkawan karib dengan para pembina dan pamong Saka, menyelenggarakan fundraising untuk gudep dan kwarran, menyelenggarakan lokakarya dan pelatihan, mengembangkan filantropi, serta mengerjakan berbagai agenda fundamental lainnya.

Uluran tangan para ideolog merupakan oase bagi para musafir di padang pasir yang gersang, luas, dan terik.

Menjadi Pramuka saklawasé, menjadi pengurus kwartir sak cukupé

Kalimat subjudul ini dimodifikasi dari nasihat kiai sepuh NU ketika menasihati warga nahdliyin, “Jadilah NU selamanya, namun jadilah pengurus NU secukupnya saja”.

Nasihat ini pas untuk keluarga besar Gerakan Pramuka: “Jadilah Pramuka selamanya, namun jadilah pengurus kwartir secukupnya saja.”

Nasihat ini juga bagus untuk mengetuk nurani para Pramuka yang senang menumpuk dan merangkap jabatan di berbagai tingkatan—cabang, daerah, dan nasional—bahkan ada yang hampir sepanjang hayatnya menjadi pengurus kwartir. Opo yo nggak bosen? Opo yo tidak ada orang lain?

Apa tidak pernah menghitung seberapa besar manfaat dan penting kontribusinya sehingga kekuasaan di kwartir harus dipertahankan mati-matian—sampai begitu tega mengubah AD/ART demi kepentingan kekuasaan? Apa yang dicari? Toh, kekuasaan tidak otomatis membawa kemuliaan diri.

Pada akhirnya, kerja-kerja kultural ideologis perlu terus dikembangkan oleh keluarga besar Gerakan Pramuka sebagai komplementer kerja-kerja struktural. Bahkan tidak hanya itu, kerja-kerja kultural ideologis dapat menjadi buffer zone jika suatu ketika kerja-kerja struktural terkooptasi oleh para penguasa otoritarian-megalomania.

Dengan ditopang para ideolog, Gerakan Pramuka akan terhindar dari kebangkrutan karena memiliki instrumen jihadis organisasi: jihad yang diinisiasi para ideolog yang tangguh.

Salam.

Anis Ilahi
Purna Dewan Kerja Yogya

Catatan editorial

Artikel ini merupakan esai opini dan refleksi personal penulis. Istilah, penilaian, dan kritik di dalamnya merupakan pandangan penulis, bukan pernyataan resmi Gerakan Pramuka, NU, atau Muhammadiyah.

Sumber

• Naskah sumber dan catatan penulis: Anis Ilahi, Purna Dewan Kerja Yogya, disampaikan kepada redaksi sebagai catatan Ensiklopedia Pramuka.